I. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

A.  TUGAS POKOK DAN FUNGSI   :

Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan Kawasan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

  1. perumusan kebijakan di Bidang Bidang Kawasan Permukiman;
  2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kawasan Permukiman;
  3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kawasan Permukiman;
  4. pengelolaan dan fasilitasi Program dan kegiatan di Bidang Kawasan Permukiman;
  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Kawasan Permukiman;
  6. pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Kawasan Permukiman;
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan di Bidang Kawasan Permukiman.

B. URAIAN TUGAS  :

  1. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan Renstra, RENJA, usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk kejelasan rencana;
  2. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan teknis Bidang berdasarkan usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
  3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;
  4. Mengoordinasikan pelayanan Bidang Kawasan Permukiman;
  5. Mengoordinasikan pengendalian Bidang Kawasan Permukiman;
  6. Mengoordinasikan pembangunan, pemeliharaan, penataan bangunan Bidang Kawasan Permukiman;
  7. Mengoordinasikan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Kawasan Permukiman;
  8. Mengoordinasikan, memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  9. Mengoordinasikan, menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi masyarakat;
  10. Mengoordinasikan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB);
  11. Mengoordinasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil;
  12. Mengoordinasikan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh;
  13. Mengoordinasikan dan mendorong penelitian dan pengembangan penyelenggaraan perumahan rakyat dan pertanahan;
  14. Mengoordinasikan penyelenggaraan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan hunian dan pertanahan;
  15. Mengoordinasikan koordinasi di Bidang Kawasan Permukiman;
  16. Mengoordinasikan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kawasan Permukiman;
  17. Mengoordinasikan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan Bidang Kawasan Permukiman;
  18. Menyelia pelaksanaan tugas Bidang dengan mengarahkan bawahan untuk optimalisasi tugas;
  19. Mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
  20. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi program Bidang agar dapat berjalan efisien dan efektif;
  21. Mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
  22. Membina dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier;
  23. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
  24. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
  25. Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan dating;
  26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

C. TANGGUNG JAWAB  :

  1. Tersedianya bahan penyusunan rencana kerja;
  2. Tersedianya bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pengelolaan Kawasan Permukiman;
  3. Tersedianya bahan penyusunan perencanaan teknis Bidang Kawasan Permukiman;
  4. Terkelolanya Tata perumahan dan permukiman;
  5. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman;
  6. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam menjalankan tugas

II. NAMA JABATAN : SUB KOORDINATOR PENANGANAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Sub Koordinator Penanganan dan Penatagunaan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Koordinator Penanganan dan Penatagunaan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Penanganan dan Penatagunaan Kawasan Permukiman Kumuh.

B. URAIAN TUGAS            :

  1. Menyusun rencana kerja berdasarkan Renstra, RENJA, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  2. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
  3. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;
  4. Melaksanakan penataan pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman kumuh sesuai dengan tata ruang;
  5. Melaksanakan identifikasi, pencegahan dan penanganan perumahan dan permukiman kumuh;
  6. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
  7. Melaksanakan kerja sama dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU untuk peningkatan kualitas dan pencegahan kawasan permukiman kumuh;
  8. Melaksanakan penyediaan sanitasi kawasan permukiman kumuh;
  9. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pencegahan dan penanganan perumahan dan permukiman kumuh, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
  10. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;
  11. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
  12. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
  13. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
  14. Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
  15. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitas kinerja;
  16. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
  17. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
  18. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
  19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

C. TANGGUNG JAWAB  :

  1. Tersediannya bahan penyusunan rencana kerja;
  2. Tersedianya data /informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis opersional pencegahan dan penanganan perumahan dan permukiman kumuh;
  3. Tersedianya data/informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan teknis pencegahan dan penanganan perumahan dan permukiman kumuh;
  4. Terlaksanya pengendalian teknis pencegahan dan penanganan perumahan dan permukiman kumuh.
  5. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan perumahan dan permukiman kumuh;
  6. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam menjalankan tugas.

III. SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PERMUKIMAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Sub Koordinator Perencanaan dan Pengawasan Permukiman mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Koordinator Perencanaan dan Pengawasan Permukiman mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Perencanaan dan Pengawasan Permukiman.

B.  Uraian Tugas  : 

  1. Menyusun rencana kerja berdasarkan Renstra, RENJA, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  2. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
  3. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;
  4. Melaksanakan survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh;
  5. Melaksanakan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh;
  6. Melaksanakan pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh;
  7. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
  8. Melaksanakan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
  9. Melaksanakan penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
  10. Melaksanakan penyusunan/review/legalisasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  11. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pencegahan dan penanganan perumahan dan permukiman kumuh, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
  12. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;
  13. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
  14. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
  15. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
  16. Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
  17. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitas kinerja;
  18. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
  19. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
  20. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
  21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

C.  TANGGUNG JAWAB  :

  1. Tersediannya bahan penyusunan rencana kerja;
  2. Tersedianya data /informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis opersional Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Permukiman;
  3. Tersedianya data/informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan teknis Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Permukiman;
  4. Terlaksanya pengendalian teknis Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Permukiman;
  5. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Permukiman;
  6. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam menjalankan tugas

IV. SUB KOORDINATOR PENINGKATAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.

B. URAIAN TUGAS            :

  1. Menyusun rencana kerja berdasarkan Renstra, RENJA, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  2. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
  3. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;
  4. Menyusun rencana tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED);
  5. Melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni;
  6. Melaksanakan kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni dengan PSU;
  7. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaran pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
  8. Melaksanakan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
  9. Melaksanakan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
  10. Melaksanakan pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh;
  11. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pencegahan dan penanganan perumahan dan permukiman kumuh, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
  12. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;
  13. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
  14. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
  15. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
  16. Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
  17. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitas kinerja;
  18. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
  19. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
  20. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
  21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

C. TANGGUNG JAWAB  :

  1. Tersediannya bahan penyusunan rencana kerja;
  2. Tersedianya data /informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis opersional Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
  3. Tersedianya data/informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
  4. Terlaksanya pengendalian teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
  5. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
  6. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam menjalankan tugas.