Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
  2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
  3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
  4. Pengelolaan dan fasilitasi Program dan kegiatan di Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
  5. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan kegiatan di Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan ;
  6. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
  7. Pelaksanaan lain yang diberikan atasan langsung.

I.  KEPALA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN

A.  Tugas pokok dan Fungsi  :

Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan Perumahan Rakyat dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
  2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
  3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
  4. Pengelolaan dan fasilitasi Program dan kegiatan di Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
  5. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan kegiatan di Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan ;
  6. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
  7. Pelaksanaan lain yang diberikan atasan langsung.

B. URAIAN TUGAS  :

  1. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan Renstra, RENJA, usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk kejelasan rencana;
  2. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan teknis Bidang berdasarkan usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
  3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;
  4. Mengoordinasikan pelayanan Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
  5. Mengoordinasikan pengendalian Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
  6. Mengoordinasikan pembangunan, pemeliharaan, penataan bangunan Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
  7. Mengoordinasikan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
  8. Mengoordinasikan, memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  9. Mengoordinasikan, menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi masyarakat;
  10. Mengoordinasikan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB);
  11. Mengoordinasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil;
  12. Mengoordinasikan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh;
  13. Mengoordinasikan dan mendorong penelitian dan pengembangan penyelenggaraan perumahan rakyat dan pertanahan;
  14. Mengoordinasikan penyelenggaraan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan hunian dan pertanahan;
  15. Mengoordinasikan koordinasi di Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
  16. Mengoordinasikan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
  17. Mengoordinasikan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
  18. Menyelia pelaksanaan tugas Bidang dengan mengarahkan bawahan untuk optimalisasi tugas;
  19. Mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
  20. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi Program bidang agar dapat berjalan dengan Efisien dan efektif
  21. Mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di Bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlakui untuk ketepatan laporan instansi;
  22. Membina dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier;
  23. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
  24. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
  25. Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan dating;
  26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

C. TANGGUNG JAWAB  :

  1. Tersedianya bahan penyusunan rencana kerja;
  2. Tersedianya bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pengelolaan tata perumahan dan permukiman;
  3. Tersedianya bahan penyusunan perencanaan teknis Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
  4. Terkelolanya Tata perumahan dan permukiman;
  5. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
  6. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam menjalankan tugas.

II. SUB KOORDINATOR PERUMAHAN RAKYAT

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Sub Koordinator Perumahan Rakyat mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Koordinator Perumahan Rakyat mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Perumahan Rakyat.

B. URAIAN TUGAS            :

  1. Menyusun rencana kerja berdasarkan Renstra, RENJA, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  2. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
  3. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;
  4. menghimpun dan memelihara dokumen yang berhubungan dengan Surat Izin Perumahan (SIP);
  5. Melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha/pengembang perumahan;
  6. Melaksanakan penelitian/penelaahan atas masalah gugatan perumahan serta penyiapan kawasan siap bangun dan pengkajian atas kebutuhan perumahan bagi masyarakat;
  7. Melaksanakan pendaftaran dan pemberian informasi/data tentang ketersediaan dan kebutuhan perumahan bagi masyarakat;
  8. Melaksanakan pengawasan untuk mencegah timbulnya sengketa di bidang perumahan bagi masyarakat;
  9. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan penghunian perumahan dan pengendalian kegiatan pembangunan perumahan;
  10. Melaksanakan fasilitasi Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten;
  11. Melaksanakan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten;
  12. Melaksanakan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana.
  13. Melaksanakan identifikasi lokasi untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
  14. Penyiapan bahan Penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
  15. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB);
  16. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil;
  17. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan sesuai NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria);
  18. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan perumahan rakyat, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
  19. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;
  20. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
  21. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
  22. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan bidang berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
  23. Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
  24. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitas kinerja;
  25. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
  26. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
  27. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan dating;
  28. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

C. TANGGUNG JAWAB  :

  1. Tersediannya bahan penyusunan rencana kerja;
  2. Tersedianya data /informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis opersional urusan perumahan rakyat dan pertanahan;
  3. terlaksananya sarana air minum di perkotaan dan pedesaan;
  4. Terlaksananya rumah korban bencana;
  5. Tersedianya data/informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan teknis Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
  6. Terlaksanya pengendalian teknis perumahan dan permukiman.
  7. Terkelolanya Tata perumahan dan permukiman;
  8. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
  9. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam menjalankan tugas.

III. SUB KOORDINATOR PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI      :

Sub Koordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Koordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di  Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

B.URAIAN TUGAS    :

  1. Menyusun rencana kerja berdasarkan Renstra, RENJA, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  2. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
  3. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;
  4. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, penataan sarana dan prasarana umum;
  5. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap tempat pemakaman umum yang dikuasai Pemerintah Daerah, termasuk pengaturan pemindahan kerangka jenazah;
  6. Melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum, serta bertanggung jawab atas pengelolaan utilitas umum PSU;
  7. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemanfaatan/ pemeliharaan, serta pengawasan/pengendalian infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota.
  8. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan prasarana, sarana dan utilitas umum pada perumahan dan pemukiman, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
  9. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;
  10. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
  11. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
  12. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
  13. Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
  14. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitas kinerja;
  15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
  16. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
  17. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
  18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

C. TANGGUNG JAWAB      :

  1. Terlaksananya pengelolaan perkotaan yang meliputi bangunan trotoar kota, drainase kota, furniture kota, tugu batas;
  2. Terlaksananya sistem pengelolaan air limbah domestik;
  3. Tersedianya data dan informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  4. Terlaksananya pengelolaan prasarana sarana utilitas umum perumahan dan permukiman;
  5. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  6. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.

IV. SUB KOORDINATOR PERTANAHAN

A. POKOK DAN FUNGSI      :

Sub Koordinator Pertanahan mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan dalam melakukan perencanaan penggunaan tanah, fasilitasi dan pengadaan tanah, serta penyelesaian sengketa tanah. Untuk melaksanakan tugas tersebut,  Sub Koordinator Pertanahan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pertanahan

B.URAIAN TUGAS    :

  1. Menyusun rencana kerja berdasarkan Renstra, RENJA, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  2. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
  3. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;
  4. Melaksanakan penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana penatagunaan tanah, bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat, dan pengendalian perubahan penggunaan tanah;
  5. Melaksanakan pengkajian aspek penatagunaan tanah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan;
  6. Melaksanakan pelayanan informasi dan penjelasan mengenai peta-peta penatagunaan tanah dan data pokok untuk perencanaan pembangunan sesuai rencana tata ruang wilayah;
  7. Melaksanakan penyiapan data/informasi sebagai bahan pertimbangan pemberian rekomendasi izin membuka tanah dan lokasi tanah;
  8. Melaksanakan penyusunan, pengolahan dan menyajikan data pengadaan tanah instansi pemerintah;
  9. Melaksanakan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
  10. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
  11. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data masalah-masalah pertanahan, serta melakukan penelitian terhadap obyek yang menjadi sengketa, baik fisik maupun administratif;
  12. Melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan;
  13. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten;
  14. Melaksanakan penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
  15. Melaksankan penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten;
  16. Menginventarisasi dan melakukan pemanfaatan tanah kosong;
  17. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pertanahan, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
  18. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;
  19. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
  20. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
  21. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
  22. Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
  23. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitas kinerja;
  24. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
  25. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
  26. Membuat laporan pelaksanaan tugas esuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan dating;
  27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab;

C. TANGGUNG JAWAB      :

  1. Tersedianya sistem basis data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  2. Tersedianya data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan pertanahan;
  3. Terlaksananya perencanaan penggunaan tanah daerah;
  4. Terlaksananya fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah daerah;
  5. Terlaksananya penyelesaian sengketa tanah daerah;
  6. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas  Pertanahan;   
  7. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.