KEWENANGAN :

  1. Perumusan kebijakan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan kawasan perkotaan dan pedesaan;
  2. Perumusan kebijakan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri, Permukiman Kumuh/Nelayan, dan Pembangunan Kawasan;
  3. Perumusan kebijakan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan bangunan gedung dan lingkungan;
  4. Perumusan kebijakan, strategi, dan program di bidang pembiayaan perumahan, baik pembangunan perumahan baru maupun perbaikan perumahan;
  5. Perumusan kebijakan perumahan formal, dan perumahan swadaya;
  6. Perumusan kebijakan dan strategi dalam pengembangan kawasan, yang mencakup kawasan skala besar, skala khusus, keterpaduan prasarana kawasan, keserasian kawasan, dan sistem pengembangan kawasan;
  7. Perumusan, penyempurnaan dan penerapan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
  8. Pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan;
  9. Pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
  10. Perumusan kebijakan penataan ruang;
  11. Pembinaan dan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
  12. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengawasan pelaksanaan penataan ruang;
  13. penyelenggaraan pengadaan tanah dan ganti rugi tanah;
  14. penetapan subyek dan obyek distribusi tanah;
  15. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat, dan penyelesaian sengketa tanah garapan, serta pemanfaatan tanah kosong.
  16. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas.

I. KEPALA DINAS

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :

  1. penyusunan dan penetapan perencanaan Dinas;
  2. perumusan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
  3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
  4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
  5. pembinaan terhadap UPTD di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
  6. pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
  7. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan.

B. URAIAN TUGAS  :                  

  1. Menyusun dan menetapkan perencanaan Dinas;
  2. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
  3. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan program-program di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
  4. Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
  5. Membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;
  6. Membina UPTD di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
  7. Menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
  8. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  9. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
  10. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
  11. Menyelenggarakan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

C. TANGGUNG JAWAB           :

  1. Tersusunnya perencanaan Dinas;
  2. Terumuskannya kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
  3. Terselenggaranya urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
  4. Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
  5. Terbinanya UPTD di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
  6. Terbinanya pengelolaan urusan ketatausahaan;
  7. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Permukiman, Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
  8. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.

II. SEKRETARIS

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut,  Sekretaris  mempunyai fungsi  :

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
  3. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
  4. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
  5. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
  6. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
  7. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelengaraan tugas Dinas;
  8. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
  9. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

B. URAIAN TUGAS   :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
  2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional   kesekretariatan/ketatausahaan;
  3. Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan rencana kerja Dinas;
  4. Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Permukiman, Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
  5. Melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
  6. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
  7. Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
  8. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan/ketatausahaan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
  9. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  10. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
  11. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan  oleh Atasan sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. TANGGUNG JAWAB      :

  1. Tersedianya bahan penyusunan rencana kerja;
  2. Tersedianya bahan perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
  3. Tersedianya bahan penyusunan perencanaan Dinas;
  4. Tersedianya bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
  5. Terkoordinasikannya penyelenggaraan tugas Dinas;
  6. Tersedianya bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
  7. Tersedianya bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
  8. Terkelolanya urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
  9. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
  10. Terwujudnya keteraturan, kelancaran, dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.

III. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

  1. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  2. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas;
  3. penelaahan data untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
  4. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
  5. penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;
  6. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  7. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

B. URAIAN TUGAS :

  1. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  2. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas;
  3. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
  4. melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data;
  5. melakukan penyiapan data sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;
  6. melakukan pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
  7. melakukan pengelolaan anggaran Dinas;
  8. melakukan pengelolaan perbendaharaan Dinas
  9. melakukan verifikasi dan akutansi keuangan Dinas;
  10. melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
  11. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas, serta menyajikan alternatif pemecahannya
  12. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  13. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
  14. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  15. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

C. TANGGUNG JAWAB :

  1. kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  2. ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas serta kebijakan teknis bidang Permukiman, Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
  3. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas;
  4. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
  5. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
  6. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaa
  7. tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan

IV. KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN               

A.       TUGAS POKOK DAN FUNGSI  :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokokmembantu Sekretaris dalam melakukan urusanketatausahaan,kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humasdanprotokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian UmumdanKepegawaian mempunyai fungsi:

  1. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencanakerja;
  2. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakanteknisketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga,perlengkapan,perpustakaan, humas danprotokol;
  3. pengelolaan urusanketatausahaan;
  4. pengelolaan administrasikepegawaian;
  5. pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;
  6. pengelolaan kearsipan Dinas;
  7. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan,perpustakaan,humas danprotokol;
  8. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasSubBagian Umum danKepegawaian.

B. URAIAN TUGAS  :

  1. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagaibahanpenyusunan rencanakerja;
  2. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagaibahanperumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian,rumahtangga, perlengkapan, perpustakaan, humas danprotokol;
  3. melakukan urusan ketatausahaanBadan;
  4. melakukan urusan administrasikepegawaian;
  5. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;
  6. melakukan pengelolaan kearsipan Dinas;
  7. melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan,perpustakaan,humas danprotokol;
  8. menginventarisasi permasalahan yang berhubungandenganpengelolaan urusan umum dan kepegawaian sertamenyajikanalternatifpemecahannya;
  9. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaantugasberjalan sesuai dengan proporsimasing-masing;
  10. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahangunameningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitasbawahan;
  11. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporanpelaksanaantugas;
  12. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuaidenganperaturan perundangan-undangan yangberlaku.

C. TANGGUNG JAWAB :

  1. kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunanrencanakerja;
  2. ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahanperumusankebijakan teknis pengelolaan urusan umum dankepegawaian;
  3. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas danpelayananurusan umum dankepegawaian;
  4. ketepatan distribusi tugas dan pemberian  motivasikepadabawahan;
  5. kelancaran dan keefektifan pelaksanaankoordinasi;
  6. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasipelaksanaantugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Disadur Dari :

LAMPIRAN IV.B
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 71 TAHUN 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS – DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEGAL

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATAKERJA KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SEKSI,KEPALA UPTD,KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTDDAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL