Bidang Pertanahan dan Tata ruang

LANDASAN HUKUM BIDANG PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Mengacu pada landasan hukumnya (Undang-Undang Nomor 23/2014 dan Undang-Undang Nomor 25/1999) maka setidaknya terdapat dua hal mendasar dari adanya otonomi daerah, yaitu :
1. Adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah dimana banyak sekali urusan yang sebelumnya ditangani atau menjadi wewenang pemerintah pusat sekar beralih ke pemerintahan daerah. Hal ini menandakan adanya kewenangan yang lebih luas bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, daerah memiliki wewenang untuk mengurusi/menangani semua urusan pemerintahan, kecuali bidang-bidang tertentu, yaitu Pertanahan Keamanan, Peradilan, Politik Luar Negeri, Moneter dan Fiskal, Agama serta Kewenangan bidang lain yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu keleluasaan otonomi bersifat bulat dan utuh dalam penyelenggaraannya, artinya mencangkup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

2. Adanya desentralisasi fiskal dimana daerah diberi tanggung jawab dan kewenangan yang lebih luas dalam menangani masalah keuangan, termasuk didalamnya untuk mengatur dan menggali sumber-sumber keuangan hal ini tidak lepas dari adanya tuntutan kemandirian daerah di bidang keuangan dimana daerah diarahkan agar bisa mewujudkan kemandirian dalam membiayai kegiatan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan dan sejalan dengan itu, ketergantungan akan bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi harus diperkecil atau bahkan bila mampu dapat dihilangkan. Untuk itu setiap daerah diwajibkan menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta didukung oleh perimbangan keuangan antara provinsi dan kabupaten yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. Seperti yang disebutkan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa:
“Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah”
Dengan diberikannya wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri diharapkan daerah semakin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat akan berkurang. Daerah diharapkan dapat semakin meningkatkan potensi keuangan baik yang sudah ada maupun potensi yang belum diolah.

Berdasarkan penjelasan di atas, salah satu wewenang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Tegal adalah pelayanan pertanahan. Pelaksanaan kewenangan pertanahan oleh Pemerintah kabupaten Tegal didasari dengan keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 2003 tentang kebijakan nasional bidang pertanahan, yang menyatakan penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kota/Kabupaten ada 9 yaitu :
1. Pemberian izin lokasi
2. Penyelengaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
3. Penyelesaian sengketa tanah garapan
4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
5. Peletakkan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
6. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat
7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong
8. Pemberian izin membuat tanah
9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota

PERMASALAHAN
Masalah pertanahan dikabupaten tegal saat ini berkembang sejalan dengan laju perkembangan masyarakat dan pembangunan,baik dari segi kuantitas maupun kualitas biasanya.
Masalah pertanahan yang dihadapi dikabupaten tegal secara umum antara lain:

1. Perangkat hukum peraturan perundangan pertanahan yang masih sering berubah ubah dan belum lengkap serta tumpang tindih untuk dioprasionalkan karna terjadi kekeliruan penafsiran dalam pelaksanaan UUPA Nomor 5 Tahun 1960
2. Adanya dualisme pelayanan pertanahan yang berakibat tidak efisisen dan tidak efektif dalam pelayanan publik
3. Adanya kesenjangan struktur penguasaan kepemilikan tanah
4. Terjadinya alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian
5. Pada penggunaan tanah yang tidak seimbang antar wilayah dan tidak sesuai daya dukung tanah dan lingkungan
6. Kurangnya fungsi pengendalian penggunaan dan pemanfaatan tanah serta belum diterapkannya sanksi bagi pemegang hak atas tanah yang tidak meaksanakan kewajibannya
7. Profesionalisme aparat sebagai pelayan masyarakat dibidang pertanahan belum memadai
8. Data data pertanahan belum dimiliki secara lengkap dan pengolahan datanya masih manual
9. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang
10. Sumber daya bagian pemerintahan setda kabupaten tegal yang masih sangat terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya
11. Pengetaahuan,pemahaman dan kesdaran masyarakat tentang pertananahan masih rendah

PENYERAHAN SERTIFIKAT UNTUK KAWASAN LINDUNG DAN SAWAH LAHAN LESTARI BAGI WARGA DESA BALAPULANG KULON, KECAMATAN BALAPULANG

Penyerahan sertifikat gratis proda Prov Jateng, untuk kawasan lindung dan sawah lahan lestari bagi warga Desa Balapulang Kulon Kec. Balapulang, sebanyak 52 bidang pada tanggal 31 Desember 2018 bertempat di Balaidesa Balapulang Kulon

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, pada bidang tata ruang mengatur tata ruang dan pada bidang pertanahan menangani sertifikat tanah bagi tanah-tanah milik pemerintah daerah, contohnya tanah pada bangunan sekolahan, gedung-gedung puskesmas, rumah sakit, perkantoran dsb yang belum memiliki sertifikat pertanahan maka akan ditangani serta diproses.

KEGIATAN UKUR PETA BIDANG PENGADAAN TANAH UNTUK RELOKASI BENCANA TANAH LONGSOR DESA DERMASUCI TAHUN 2018

KEGIATAN MUSYAWARAH PENETAPAN BENTUK DAN/ATAU BESARNYA GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK RELOKASI BENCANA TANAH LONGSOR DESA DERMASUCI TAHUN 2018

CEK LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK RELOKASI BENCANA TANAH LONGSOR DESA DERMASUCI TAHUN 2018